Review

 Nazaruddin Sjamsuddin, PNI dan Kepolitikanya

          Buku ini menyajikan perkembangan di tubuh PNI serta peranan partai ini dalam keadaan atau perkembangan politik Indonesia diantara tahun-tahun mencemaskan, yaitu 1963-1969. Perkembangan politik dimasa itu, secara nyata telah membawa pengaruh yang tidak kecil bagi perkembangan dan berperannya PNI dalam kehidupan politik Indonesia. Bagaimana pengaruh atau betapa besarnya pengaruh itu, tercermin di dalam bagaimana sikap atau politik yang dijalankan PNI dalam menghadapi lingkungan sekitarnya.

          Pada awal pembentukan PNI, hubungan dengan Soekarno tercermin di dalam adanya keinginan tokoh-tokoh partai itu yang memandang pembentukan partai pada 1946 sebagai suatu kebangkitan PNI yang didirikan Soekarno pada 1927. Sehingga PNI kemudian mengidentikkan partai dengan figur Bung Karno. Hubungan PNI dengan PKI, disimpulkan dalam buku ini bahwa terdapat kerja sama PNI dan PKI ditigkat pusat meskipun ada letupan konflik-konflik di daerah seperti yang terjadi di Klaten, Boyolali dan Banyuwangi selama era Demokrasi Terpimpin. Sedangkan hubungan PNI dengan militer pada masa 1964-1965, tidak ada perbedaan prinsipil antara keduanya, bahkan Ahmad Yani mengatakan, perbedaan PNI dan TNI hanya pada huruf “T” dan “P” saja.

          Dalam Bab Pendahuluan, Nazaruddin Sjamsuddin memusatkan perhatiannya pada struktur partai hingga 1965 serta peranan partai tersebut pada masa akhir demokrasi terpimpin. Dengan mengutip Maurice Duverger, penulis buku membagi atas dua jenis struktur yakni langsung dan tidak langsung. Yang dimaksud struktur langsung adalah partai yang tersusun atas individu yang mengisi formulir keanggotaan serta membayar iuran partai. Sedangkan pada struktur tidak langsung, keanggotan terbentuk melalui organisasi buruh, koperasi dan kelompok intelektual. Dalam buku ini, penulis mengkategorikan struktur PNI termasuk dalam struktur yang langsung karena anggota-anggota organisasi massanya boleh dikatakan tidak mempunyai sesuatu hak terhadap partai.

          Perpecahan dalam tubuh PNI yang terjadi pada tahun 1965 menjelang kudeta PKI telah mengangkat ke permukaan perbedaan-perbedaan faham yang terdapat dalam partai nasionalis ini. Perpecahan diawali oleh keputusan DPP partai yang menghukum petinggi PNI Jawa Tengah mengenai sikap mereka terhadap PKI. Sanksi tersebut membuahkan pro kontra dalam tubuh partai. Selain itu Nazzaruddin Sjamsuddin dalam buku ini, juga memasukkan faktor perbedaan kondisi geografis dan pengalaman sejarah yang turut mempengaruhi perbedaan kebudayaan poitik elit-elit PNI, juga tak ketinggalan faktor sosial ekonomis dan persaingan pribadi.

          Mengenai sikap PNI terhadap Soekarno di masa akhir Demokrasi Terpimpin, secara bertahap pada sidang umum keempat dan sidang istimewa MPRS memang kelihatan PNI masih dapat mempertahankan pendirian yang ditetapkanya terhadap Soekarno. Akan tetapi, secara keseluruhan, PNI harus melepaskan prinsipnya yang menghendaki pengembalian status Soekarno sesuai dengan UUD 1945. Lagipula PNI juga harus menerima kenyataan, bahwa Soekarno telah kehilangan kekuasaan dalam kepolitikan Indonesia.

          Dalam penyikapan PNI terhadap Orde Baru juga memperlihatkan perpecahan. Pada dasarnya perpecahan itu bersumber pada suatu tujuan bersama, yakni membuat PNI kembali menjadi suatu partai yang berpengaruh seperti masa sebelumnya. Agaknya yang menjadi persoalan bagi masing-masing tokoh dan pengikut mereka dalam hal ini adalah strategi apa yang harus dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Kelompok pragmatis ingin mencapai tujuan dengan mengandalkan strategi kerja sama PNI dengan Pemerintah Orde Baru. Sisi lainnya, kelompok ideolog ingin memperkuat posisi partai secara mandiri, lepas dari pengaruh luar. Sejarah telah memperlihatkan bahwa dengan memanfaatkan pengaruh dari luar partai, kelompok pragmatis berhasil mengalahkan kelompok ideolog. Meskipun PNI merasa dekat dengan pemerintah, namun sebenarnya partai itu tidak memperoleh apa yang diinginkannya, yakni pengaruh politik. Akhirnya bersama dengan Parkindo, IPKI, Partindo, Partai Katolik, Murba, bulan Januari 1973 PNI masuk dalam penyederhanaan kepartaian dibawah Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

          Kesan yang ditinggalkan PNI di dalam PDI sesungguhnya tidak dapat dihindari, karena partai yang terakhir ini harus bergelut dengan unsur-unsur bekas PNI di dalam aktivitasnya sehari-hari. Sebagai suatu partai  besar, dengan ideologi dan masaa yang kuat, tidaklah heran bahwa pengaruh PNI dalam PDI lebih kuat daripada partai lainya. Di lain pihak, meskipun penggabungan ke dalam PDI mengakhiri eksitensi PNI sebagai suatu partai politik, akan tetapi pergesekan antara kelompok-kelompok di dalamnya belum sirna. Semisal soal pro kontra asas tunggal Pancasila.

          Pada masa kini atau pasca reformasi, diakui ataupun tidak, saat ini semangat perjuangan PNI bernaung dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Anggota partai meskipun semuanya berstatus PDI Perjuangan, namun masih ada pengelompokan orang-orang yang bisa disebut mewarisi semangat perjuangan PNI Bung Karno 1927, dimana ajaran-ajaran Bung Karno mengenai marhaenisme diyakini sebagai marhaenisme-nya partai. Namun, langkah suatu partai mengidentifikasikan diri dengan satu tokoh memang mengandung kekuatan sekaligus kelemahan. Dalam kasus PNI, terlihat bagaiamana ketika Bung Karno jaya, PNI juga ikut jaya, sedangkan ketika Bung Karno jatuh, PNI pun ikut jatuh. Oleh karena itu, partai-partai yang mengidentifikasi diri dengan figur seseorang harus mampu melakukan manuver politik yang lincah ketika situasi politik sudah mulai tidak menguntungkan.

          Kejadian yang menimpa PNI sebenarnya menyiratkan bagaimana persaingan elit-elit politiknya untuk mendapatkan kekuasaan yang tidak mampu diartikulasi oleh sistem partai. Seringkali perpecahan-perpecahan dalam tubuh Partai tidak bersifat ideologis melainkan lebih ke arah pragmatisme Pada masa-masa sekarang, hampir semua partai politik pernah mengalami perpecahan seperti PKB (Versi Ancol dan Versi Parung), PPP dengan PPP Reformasi, PDI Perjuangan dengan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP). Motif perpecahan biasanya juga tidak jauh dari perebutan kekuasaan.

          Oleh karenanya, penting untuk setiap partai yang ada hari ini menjaga soliditas dan terus menerus menanamkan cara-cara penyelesaian yang elegan dalam tiap permasalahan di dalam partai. Tanpa sikap-sikap ksatria, mengutamakan musyawarah untuk mufakat, mau mengalah demi kepentingan yang lebih besar, niscaya suatu partai senantiasa akan mengalami konflik yang berkepanjangan. PNI kini memang telah sirna dalam kepolitikan Indonesia, tetapi nilai-nilai nasionalismenya bukan berarti akan surut pula. Ia akan terus hidup bersama mekarnya nasionalisme Indonesia. Namun sisi gelap kepolitikan PNI juga harusnya memberi pelajaran bagi elit-elit partai dalam hal bagaimana hidup dan menghidupi dalam kehidupan berpartai. Hal ini agar demokrasi kita menjadi demokrasi yang sehat dimana kepolitikan partai diarahkan kepada perwujudan kedaulatan seluruh rakyat, bukan kedaulatan orang per orang, kelompok maupun golongan.